Keamanan Siber
Apa itu UU PDP?
Juga disebut UU Pelindungan Data Pribadi, UU 27/2022.
Definisi singkat
UU PDP adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengatur kewajiban setiap pihak yang mengumpulkan dan mengolah data pribadi di Indonesia, termasuk perusahaan swasta dan instansi.
Siapa yang wajib mematuhinya
Setiap orang, badan, dan instansi yang menentukan tujuan dan cara pengolahan data pribadi (pengendali) maupun yang mengolahnya atas nama pihak lain (prosesor). Undang-undang ini diundangkan Oktober 2022 dengan masa penyesuaian dua tahun, sehingga kewajibannya berlaku penuh sejak Oktober 2024.
Kewajiban yang paling terasa di sistem IT
Data hanya dikumpulkan untuk tujuan yang jelas dan sebatas yang diperlukan. Pemilik data berhak mengakses, memperbaiki, dan meminta penghapusan datanya. Data harus dilindungi dari akses yang tidak sah, dan bila terjadi kegagalan pelindungan, pengendali wajib memberi tahu pemilik data dan lembaga terkait paling lambat 3 x 24 jam. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, termasuk denda hingga 2 persen dari pendapatan tahunan.
Dampaknya pada website dan aplikasi
Formulir hanya meminta data yang benar-benar dipakai, kebijakan privasi menjelaskan tujuan dan masa simpan, akses ke data dibatasi menurut peran, ada catatan siapa mengakses apa, dan data dihapus setelah masa simpan berakhir. Penjelasan ini bersifat umum untuk perencanaan teknis, bukan nasihat hukum.
Istilah terkait
Bacaan lanjutan
Sumber
- JDIH BPK: UU Nomor 27 Tahun 2022 (peraturan.bpk.go.id)