Aplikasi & Software
Aplikasi Layanan Publik Instansi: Fitur Pengajuan, Pelacakan, dan Arsip
Portal layanan publik yang baik membuat pemohon tidak perlu menelepon petugas untuk tahu status permohonannya. Panduan ini memetakan fitur yang perlu disiapkan instansi, dari formulir pengajuan sampai arsip, beserta dasar aturannya.
SEO and Content Specialist
9 menit baca
Jawaban singkat: aplikasi layanan publik instansi minimal perlu enam fitur: formulir pengajuan bertahap, nomor pendaftaran yang diberikan saat permohonan diterima, pelacakan dan notifikasi status, arsip dokumen yang bisa dicari, hak akses per peran dengan catatan aktivitas, dan laporan jumlah permohonan beserta waktu penyelesaiannya. Dua syarat melekat di semuanya: bisa dipakai penyandang disabilitas (acuan WCAG 2.2) dan melindungi data pribadi pemohon sesuai UU 27/2022.
Banyak instansi sudah punya situs resmi, tetapi permohonan masih masuk lewat surel, pesan WhatsApp, dan loket. Petugas mencatatnya di spreadsheet, lalu pemohon menelepon untuk menanyakan status. Aplikasi layanan publik instansi menggantikan rantai itu dengan satu alur yang tercatat: permohonan masuk, diberi nomor, diproses oleh peran yang tepat, dan statusnya bisa diperiksa sendiri oleh pemohon.
Panduan ini ditulis untuk pengelola layanan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan tim TI instansi yang sedang menyusun kebutuhan portal baru atau menilai portal yang sudah berjalan. Hasilnya bisa langsung dipakai sebagai bahan dokumen kebutuhan aplikasi sebelum memilih pengembang.
Dasar aturan yang membentuk fitur aplikasi layanan publik
Fitur portal layanan publik sebagian besar bukan soal selera, melainkan turunan dari kewajiban hukum. Tiga undang-undang paling sering menentukan isinya:
| Aturan | Ketentuan | Fitur yang mengikutinya |
|---|---|---|
| UU 14/2008 Pasal 13 ayat (1) | Badan Publik menunjuk PPID dan membuat sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar | Peran PPID di aplikasi, alur permohonan informasi |
| UU 14/2008 Pasal 22 ayat (4), (7), (8) | Tanda bukti berupa nomor pendaftaran saat permintaan diterima; pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja, bisa diperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan alasan tertulis | Nomor pendaftaran otomatis, penghitung tenggat hari kerja |
| UU 14/2008 Pasal 12 | Setiap tahun mengumumkan jumlah permintaan, waktu pemenuhan, jumlah pemberian dan penolakan, serta alasan penolakan | Laporan tahunan yang ditarik dari data aplikasi |
| UU 14/2008 Pasal 35-36 | Keberatan diajukan paling lambat 30 hari kerja, ditanggapi atasan PPID paling lambat 30 hari kerja | Alur keberatan terpisah dari alur permohonan |
| UU 25/2009 Pasal 23 ayat (4) | Sistem informasi pelayanan publik minimal memuat profil penyelenggara dan pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja | Halaman informasi layanan dan modul pengaduan |
| UU 25/2009 Pasal 29 | Pelayanan dengan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas dan lanjut usia | Aksesibilitas antarmuka |
| UU 27/2022 Pasal 16, 46, 53 | Data dikumpulkan terbatas dan spesifik; kegagalan pelindungan diberitahukan paling lambat 3 x 24 jam; pemrosesan untuk pelayanan publik wajib menunjuk pejabat pelindungan data pribadi | Minimisasi isian, catatan aktivitas, peran pejabat pelindungan data |
Tata cara permintaan informasi diatur lebih lanjut oleh Komisi Informasi (UU 14/2008 Pasal 22 ayat 9), jadi cocokkan rinciannya dengan aturan teknis yang berlaku untuk instansi Anda sebelum alurnya dikunci.
Fitur 1: formulir pengajuan yang bertahap
Formulir pengajuan yang baik memecah isian menjadi beberapa langkah pendek dan hanya meminta data yang benar-benar dibutuhkan untuk layanan itu. Untuk permohonan informasi, UU 14/2008 Pasal 22 ayat (2) sudah menyebut isian intinya: nama dan alamat pemohon, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian yang diminta.
Hal yang perlu disiapkan:
- Jenis layanan di depan. Pemohon memilih jenis layanan dulu, lalu formulir menyesuaikan isiannya.
- Lampiran dengan aturan jelas. Jenis berkas dan ukuran maksimum ditulis sebelum pemohon mengunggah, bukan setelah unggahan gagal.
- Ringkasan sebelum kirim. Pemohon memeriksa ulang semua isian dalam satu layar.
- Isian petugas untuk permohonan tidak tertulis. Pasal 22 ayat (3) mewajibkan permohonan tidak tertulis dicatat. Petugas loket dan telepon sebaiknya memasukkan permohonan itu ke sistem yang sama, supaya semuanya mendapat nomor dan masuk laporan.
- Tanpa isian berulang. Data yang sudah diisi di langkah sebelumnya tidak diminta lagi.
Fitur 2: nomor pendaftaran, pelacakan, dan notifikasi status
Nomor pendaftaran adalah tanda bukti bahwa permohonan sudah diterima, dan untuk permohonan informasi yang disampaikan langsung atau lewat surat elektronik, nomor itu wajib diberikan saat permohonan diterima (UU 14/2008 Pasal 22 ayat 4 dan 5). Di aplikasi, artinya nomor terbit otomatis begitu formulir terkirim dan langsung dikirim ke surel pemohon.
Status permohonan sebaiknya sedikit dan bermakna bagi pemohon:
| Status | Arti bagi pemohon | Catatan sistem |
|---|---|---|
| Diterima | Permohonan tercatat dan bernomor | Tenggat mulai dihitung |
| Diverifikasi | Kelengkapan sedang diperiksa | Bisa kembali ke pemohon bila ada kekurangan |
| Diproses | Informasi atau layanan sedang disiapkan | Petugas yang menangani tercatat |
| Diperpanjang | Waktu diperpanjang | Alasan tertulis wajib diisi |
| Selesai atau Ditolak | Hasil atau penolakan disampaikan | Alasan penolakan wajib diisi |
| Keberatan | Pemohon mengajukan keberatan | Pindah ke alur atasan PPID |
Tiga detail yang sering terlewat:
- Pelacakan memakai nomor plus satu data lain, misalnya alamat surel, supaya orang yang menebak nomor tidak bisa membaca permohonan orang lain.
- Tenggat dihitung dalam hari kerja, jadi sistem perlu kalender libur yang bisa diperbarui admin setiap tahun.
- Notifikasi dikirim setiap status berubah, ditambah pengingat ke petugas beberapa hari sebelum tenggat.
Fitur 3: arsip dokumen yang bisa dicari
Arsip dokumen adalah tempat informasi publik disimpan dan ditemukan kembali, baik oleh petugas maupun oleh publik. UU 14/2008 Pasal 7 ayat (3) meminta Badan Publik membangun sistem informasi dan dokumentasi agar Informasi Publik mudah diakses, dan Pasal 11 mewajibkan sejumlah informasi tersedia setiap saat, termasuk daftar seluruh Informasi Publik yang dikuasainya.
Arsip yang berguna punya:
- Metadata tetap: nomor, judul, tanggal, jenis dokumen, unit pemilik, dan status keberlakuan.
- Pencarian bertingkat: kata kunci, lalu saringan per jenis, tahun, dan status.
- Pratinjau berkas tanpa harus mengunduh.
- Tingkat keterbukaan per dokumen: terbuka untuk publik, hanya internal, atau dikecualikan.
- Versi yang dihitamkan. Pasal 22 ayat (7) huruf e membolehkan bagian yang dikecualikan dihitamkan disertai alasan. Pastikan teksnya benar-benar terhapus dari berkas, bukan sekadar ditutup kotak hitam di atas teks yang masih bisa disalin.
Fitur 4: hak akses per peran dan catatan aktivitas
Hak akses per peran berarti setiap akun hanya bisa melihat dan mengubah bagian yang menjadi tugasnya. Rancang perannya dari struktur kerja, bukan dari nama jabatan:
| Peran | Yang bisa dilakukan |
|---|---|
| Pemohon | Mengajukan, melacak, mengunduh hasil, mengajukan keberatan |
| Petugas layanan | Mencatat permohonan tidak tertulis, memverifikasi kelengkapan |
| PPID atau pengelola layanan | Memutuskan, memperpanjang dengan alasan, mengirim hasil |
| Atasan PPID | Menangani keberatan |
| Pejabat pelindungan data pribadi | Meninjau akses ke data pemohon dan catatan aktivitas |
| Admin TI | Mengelola akun dan konfigurasi, tanpa akses ke isi permohonan bila tidak perlu |
Catatan aktivitas (activity log) merekam siapa mengubah apa dan kapan. Catatan ini yang dipakai saat ada keberatan, pemeriksaan, atau dugaan kebocoran data. Untuk akun internal, tambahkan autentikasi dua langkah.
Aksesibilitas: WCAG 2.2 sebagai acuan
WCAG 2.2 adalah pedoman aksesibilitas konten web dari W3C, berstatus Rekomendasi sejak 5 Oktober 2023 dan diperbarui 12 Desember 2024. Pedoman ini punya tiga tingkat kesesuaian: A, AA, dan AAA. UU 25/2009 Pasal 29 mewajibkan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, dan portal yang sulit dipakai penyandang disabilitas atau lansia menutup layanan bagi mereka.
Checklist yang langsung terasa di portal layanan:
- Kontras teks minimal 4,5:1 (kriteria 1.4.3, tingkat AA).
- Tombol dan tautan minimal 24 x 24 piksel CSS (2.5.8, AA), penting untuk pemohon yang memakai ponsel.
- Tidak mengulang isian yang sudah diberikan di proses yang sama (3.3.7, A).
- Login tanpa tes ingatan atau salin ulang. Kolom kata sandi yang menolak tempel atau memblokir pengelola kata sandi tidak memenuhi kriteria 3.3.8 (AA), kecuali ada cara lain.
- Bantuan di tempat yang sama di setiap halaman, misalnya kontak petugas (3.2.6, A).
Pelindungan data pribadi pemohon
Portal layanan publik memproses data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik, dan UU 27/2022 Pasal 53 ayat (1) huruf a mewajibkan pengendali data dalam kondisi itu menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi. Dampaknya ke rancangan aplikasi:
- Kumpulkan seperlunya. Pasal 16 ayat (2) meminta pengumpulan data terbatas dan spesifik. Jangan meminta nomor induk kependudukan atau foto identitas bila layanannya tidak membutuhkan.
- Tetapkan masa simpan. Data dihapus atau dimusnahkan setelah masa retensi berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan (Pasal 16 ayat 2 huruf g).
- Siapkan jejak untuk insiden. Bila terjadi kegagalan pelindungan, pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data dan lembaga (Pasal 46). Catatan aktivitas dan daftar data yang tersimpan mempercepat penyusunan pemberitahuan itu.
- Nilai dampaknya bila skalanya besar. Pasal 34 mewajibkan penilaian dampak untuk pemrosesan berisiko tinggi, termasuk pemrosesan dalam skala besar.
Urutan membangun aplikasi layanan publik
Portal layanan tidak perlu diluncurkan lengkap sekaligus. Urutan yang aman:
- Tahap pertama: formulir, nomor pendaftaran, status, notifikasi, dan peran dasar. Ini yang langsung mengurangi telepon ke petugas.
- Tahap kedua: arsip dokumen dan alur keberatan.
- Tahap ketiga: laporan tahunan sesuai Pasal 12, modul pengaduan, dan penilaian kinerja.
Perkiraan waktu dan faktor yang memengaruhinya dibahas di artikel Berapa Lama Membuat Aplikasi Web.
Bagaimana Legia mengerjakannya
Portal layanan dengan alur pengajuan dan pelacakan, arsip dokumen yang bisa dicari, dan dashboard pengelola adalah jenis sistem yang dikerjakan dalam layanan Pembuatan Aplikasi Web. Keamanannya mencakup login berbasis peran, activity log, pencadangan otomatis, dan pemeriksaan keamanan, dengan cakupan yang disepakati sejak pemetaan kebutuhan. Sistem dibangun bertahap dengan versi yang bisa dicoba setiap dua sampai tiga minggu, dan sistem berskala menengah umumnya memakan 3-6 bulan sampai dipakai penuh. Aplikasi bisa dipasang di cloud maupun di server milik instansi, dan kode sumbernya disimpan di repositori atas nama instansi sejak hari pertama. Layanan lain di pilar ini ada di halaman Aplikasi & Software.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah portal layanan cukup dibuat di website instansi yang sudah ada?
Bisa, asalkan bagian permohonannya adalah aplikasi dengan basis data, peran, dan catatan aktivitas, bukan sekadar formulir yang mengirim surel. Formulir surel tidak memberi nomor pendaftaran, status, maupun laporan.
Bagaimana sistem menghitung tenggat 10 hari kerja?
Untuk permohonan informasi publik, sistem menghitung hari kerja sejak permohonan diterima, melewati akhir pekan dan tanggal libur yang dimasukkan admin. Perpanjangan 7 hari kerja hanya bisa dipilih bila alasan tertulisnya diisi.
Perlukah pemohon membuat akun?
Tidak selalu. Pelacakan cukup dengan nomor pendaftaran ditambah alamat surel. Akun berguna bila pemohon sering mengajukan atau perlu melihat riwayat permohonannya.
Siapa yang memutuskan aplikasi dipasang di server instansi atau di cloud?
Instansi, mengikuti kebijakan penempatan data yang berlaku di lingkungannya. Pilihan ini sebaiknya diputuskan saat pemetaan kebutuhan, karena memengaruhi pencadangan dan pemantauan.
Sumber
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, JDIH BPKperaturan.bpk.go.id
- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, JDIH BPKperaturan.bpk.go.id
- UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, JDIH BPKperaturan.bpk.go.id
- W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2w3.org
- W3C WAI, Understanding Accessible Authentication (Minimum)w3.org
- W3C WAI, Understanding Target Size (Minimum)w3.org

