Lewati ke konten utama
Legia

Keamanan Siber

Apakah Penetration Testing Wajib untuk Perusahaan Swasta?

Tidak ada aturan yang mewajibkan penetration testing bagi semua perusahaan swasta. Tetapi beberapa sektor dan standar mewajibkannya, dan kewajiban menjaga keamanan data pribadi berlaku untuk semua.

SEO and Content Specialist

2 menit baca Ditinjau oleh Tim Keamanan Siber Legia

Siluet orang di ruang berpendar titik cahaya biru

Jawaban singkat: tidak ada aturan yang mewajibkan penetration testing bagi semua perusahaan swasta di Indonesia. Kewajiban itu datang dari sektor dan standar tertentu, misalnya ketentuan OJK bagi bank umum dan PCI DSS bagi pihak yang memproses data kartu pembayaran, serta dari kontrak dengan klien atau mitra. Yang berlaku untuk semua pengendali data pribadi adalah kewajiban menjaga keamanan data, dan pengujian keamanan adalah salah satu cara membuktikannya.

Ringkasan ketentuan untuk perencanaan, bukan nasihat hukum atau kepatuhan. Periksa ketentuan yang berlaku bagi perusahaan Anda bersama penasihat atau auditornya.

Sektor dan standar yang mewajibkannya

KetentuanBerlaku bagiYang diatur
POJK 11/POJK.03/2022 dan SEOJK 29/SEOJK.03/2022Bank umumPengujian keamanan siber berdasarkan analisis kerentanan (identifikasi kerentanan dilanjutkan penetration test) dan pengujian berbasis skenario paling sedikit sekali setahun, dengan hasil dilaporkan ke OJK
PCI DSS v4.0, Requirement 11.4Pihak yang menyimpan, memproses, atau mengirim data kartu pembayaranPenetration test internal dan eksternal paling sedikit setiap 12 bulan dan setelah perubahan besar
Kontrak klien atau mitraVendor, pemasok, penyedia layananSering mensyaratkan bukti pengujian keamanan sebelum kerja sama atau secara berkala
Ilustrasi pengujian keamanan

Kalau tidak diwajibkan, kenapa tetap dilakukan?

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 35, mewajibkan pengendali data pribadi melindungi dan memastikan keamanan data yang diprosesnya lewat langkah teknis operasional dan penentuan tingkat keamanan sesuai risiko datanya. Undang-undang itu tidak menyebut penetration testing secara khusus, tetapi saat terjadi insiden, perusahaan perlu menunjukkan langkah apa yang sudah diambil. Pengujian berkala beserta catatan perbaikannya adalah bukti yang konkret.

Alasan praktis lainnya: rilis fitur yang menyentuh data pelanggan, permintaan due diligence dari investor, atau sekadar keinginan mengetahui celah sebelum orang lain menemukannya.

Satu hal yang sering terlewat: kewajiban dari kontrak sering lebih rinci daripada regulasi. Klien besar atau instansi bisa meminta laporan pengujian dari pihak independen, periode pengujian tertentu, atau bukti bahwa temuan sudah ditutup. Baca klausul keamanan di kontrak sebelum menjadwalkan pengujian.

Mulai dari mana?

Bila belum pernah diuji sama sekali, vulnerability assessment sering menjadi langkah pertama untuk memetakan celah di banyak aset, lalu penetration testing pada sistem yang paling kritis. Setelah pengujian, yang menentukan nilainya adalah tindak lanjut laporannya, dibahas di artikel Cara Membaca Laporan Penetration Testing. Rincian layanan Legia ada di halaman Penetration Testing.

Sumber

Kategori Keamanan Siber

Terus Membaca

Artikel terkait

Semua Artikel